KPK Dalami Proses Lelang Proyek Jalan Poros Bulukumba-Sinjai

- Minggu, 14 Maret 2021 | 12:22 WIB
foto palampang munte bontolempangan
foto palampang munte bontolempangan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini "membidik" proses lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Proyek ini dimenangkan PT Cahaya Seppang Bulukumba (CSP). Materi itu didalami penyidik saat memeriksa tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov Sulsel pada Jumat (13/3/2021).

Ketujuh PNS, yakni Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah diperiksa di Mapolda Sulsel.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang- Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/3/2021) dilansir Beritabulukumba.com dari BeritaSatu.com.

Ali Fikri mengatakan, ketujuh PNS itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar.

Sumber: Beritasatu.com

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X