DPR RI: Pemilu Ditunda Bertentangan UUD 45

Jakarta, Beritabulukumba.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai komitmen mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai jadwal yang sudah disepakati DPR bersama Pemerintah.

"Saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno," ujar anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (6/2/2023).

Guspardi Gaus melanjutkan, konsep penundaan Pemilu tidak terdapat di dalam konstitusi.

Baca Juga: London Kota Tersiap Trading Crypto

Karena bila Pemilu ditunda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lebih jauh dirinya mengatakan, seluruh fraksi di Komisi II juga tidak punya keinginan untuk penundaan Pemilu 2024.

"Anggaran Pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu," ungkapnya.

Baca Juga: Tekuk PSS, Persib Puncaki Klasemen Liga 1

Masih dari keterangannya, semua partai yang ada di DPR juga memiliki komitmen serupa.

Bahwa Pemilu harus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada 14 Februari 2022. ***