Wantimpres Sidarto Minta Film G30S/PKI Tak Tayang Lagi

Pembentukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Sehingga, diharapkan tim tersebut dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan rasa optimistis.

"Nantinya akan diterbitkan Keppres baru mengenai pelanggaran HAM berat yang mencantumkan masalah rekonsiliasi," kata Sidarto. Namun, menurut dia, hal ini harus diikuti dengan rehabilitasi dan kompensasi.

"Kalau dilakukan negara, maka konsep negara untuk pemulihan itu diperlukan," ujar Sidarto. Seiring berjalannya waktu dia berharap semua pihak dapat melihat ke depan dengan rasa optimistis.

Lebih lanjut Sidarto meminta RRI dan TVRI untuk tidak menayangkan film G30S/PKI. Hal ini karena kedua lembaga penyiaran publik itu harus dapat memberikan informasi positif bagi masyarakat. ***