• Kamis, 11 Agustus 2022

Resmi, Jokowi Teken Inpres Jaminan Persalinan Bagi yang Kurang Mampu

- Sabtu, 16 Juli 2022 | 21:33 WIB
Presiden Joko Widodo.. (Foto: Setpres/PMJ News) (Beritabulukumba.com).)
Presiden Joko Widodo.. (Foto: Setpres/PMJ News) (Beritabulukumba.com).)

BERITABULUKUMBA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruski Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan.

Program ini tentunya bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Inpres tersebut juga ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Baca Juga: Ternyata Begini Cara Oknum BPN Ganti Pemilik Sertifikat dengan Cairan Pemutih

Jokowi, dalam Inpres tersebut, memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan.

Upaya tersebut termaktub dalam program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang tentunya program ini sudah jelas bertujuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

“Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis Jokowi, dikutip dalam Inpres yang diterbitkan, Sabtu (16/7/2022).

Baca Juga: Mau Sehat? Segera Lakukan Lima Kebiasaan Ini di Pagi Hari

Jokowi menyatakan, pendanaan program Jampersial dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Lenni Lesviani

Sumber: PMJ News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diusut Tuntas

Selasa, 9 Agustus 2022 | 12:10 WIB

Hari ke-6, 13 Parpol Mendaftar Peserta Pemilu 2024

Minggu, 7 Agustus 2022 | 07:49 WIB

Pasien Covid-19 di RS Alami Kenaikan

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:53 WIB

PPATK Duga 176 Lembaga Selewengkan Dana

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:50 WIB

Kasus Binomo, Indra Kenz Jalani Sidang 12 Agustus

Kamis, 4 Agustus 2022 | 12:11 WIB

Ferdy Sambo Kembali Diperiksa untuk Keempat Kali

Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:51 WIB
X