• Senin, 26 September 2022

AGRA Bulukumba Serahkan Peta Klaim Tahura ke DLHK Bulukumba

- Jumat, 24 November 2017 | 20:35 WIB
Polemik Tahura Bulukumba
Polemik Tahura Bulukumba

Bulukumba, Beritabulukumba.com - Sejumlah warga dari Kecamatan Bontobahari yakni Desa Darubia, Desa Ara, dan Kelurahan Tanalemo yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tahura dan AGRA Bulukumba mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba. Tujuan kedatangan warga untuk menyerahkan peta klaim dari wilayah kelola mereka yang masuk dalam kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya). Dari 3475 ha luas Kawasan Tahura, 1645 ha adalah klaim warga sebagai wilayah kelola. Jumat 24 November 2017.

Kepala Bidang Kehutanan dan Pelestarian DLHK Bulukumba, Sardiana Said, yang menerima pihak AGRA dan Aliansi Pejuang Tahura di kantor DLHK Bulukumba membahas tentang konfirmasi mengenai bukti kepemilikan warga, seperti C1, Rinci, dan sertifikat. Sardiana menyatakan, siap memfasilitasi untuk menyampaikan klaim mengenai wilayah kelola warisan milik warga yang masuk dalam kawasan Tahura.

"Ki kasih ma’ semua dokumenta’ toh, kita ini hanya meluruskan ji'. Nanti mereka sendiri di tim terpadu yang selesaikan ki', jadi istilahnya kita cuma memfasilitasi," Ujar Sardiana.

Menurut Sardiana, tidak ada masalah jika wilayah yang diklaim warga akan dikeluarkan dari Kawasan Tahura, namun untuk sampai ke tahap tersebut diperlukan bukti-bukti pendukung untuk menguatkan klaim warga demi meyakinkan pihak kementerian sebagai yang berwenang dalam penentuan wilayah Tahura.

-


Menanggapi pernyataan Sardiana, salah satu pimpinan Cabang AGRA, Lolo menjelaskan jauh sebelum ditetapkannya Tahura, warga telah berada di dalam kawasan dan mengelola tanah secara turun temurun sebagai tepat mereka hidup dan bertani.

"Seharusnya tanah yang telah dikelola sejak lama oleh warga tidak lagi diambil oleh negara karena Undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 menjelaskan secara otomatis menjadi hak paten warga dan negara harus memfasilitasi pembuatan dokumen kepemilikan tanah," Jelas Lolo.

Salah satu Pejuang Aliansi Tahura, Edi menambahkan, untuk menetapkan kebijakan pihak terkait mesti turun ke lapangan, tidak sekadar diputuskan dalam diskusi di atas meja.

"Ini ada kecenderungan dari pihak kehutanan yang mendirikan suatu kawasan semata-mata untuk kejar anggaran," Tambah Edi.

Dalam diskusi, pihak Aliansi Pejuang Tahura dan AGRA Bulukumba menyatakan siap membantu beberapa program dari pihak kehutanan jika wilayah kelola warga telah dikembalikan. Sukardi dari Aliansi Pejuang Tahura menyatakan, jika pihak kehutanan tetap menjalankan program di sekitar wilayah yang diklaim warga sebelum dikembalikan maka potensi gesekan akan sangat sulit dihindari.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Kejagung Target Berkas Ferdy Sambo Rampung Pekan Ini

Senin, 26 September 2022 | 17:39 WIB

Wantimpres Sidarto Minta Film G30S/PKI Tak Tayang Lagi

Senin, 26 September 2022 | 13:05 WIB

LPSK Nilai Putri Sambo Tak Bisa Diajak Komunikasi

Senin, 26 September 2022 | 13:05 WIB

Jokowi: Startup Indonesia Masuk 6 Besar Dunia

Senin, 26 September 2022 | 12:03 WIB

Sang Wanita Emas Akhirnya Dijemput Paksa Kejaksaan Agung

Jumat, 23 September 2022 | 06:54 WIB

Ini Biodata Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Kena OTT KPK

Jumat, 23 September 2022 | 06:45 WIB

OTT di Jakarta dan Semarang, KPK Tangkap Hakim Agung MA

Jumat, 23 September 2022 | 06:27 WIB

Mahfud MD: Hacker Bjorka Ngak Ada Apa-apanya

Kamis, 22 September 2022 | 09:45 WIB

Dokumen Pemecatan Ferdy Sambo Segera Rampung

Kamis, 22 September 2022 | 09:00 WIB

Waspada! 35 Titik Rawan Bencana di Tangerang Selatan

Kamis, 22 September 2022 | 08:50 WIB

Buru Hacker Bjorka, Polri Siap Kerjasama Pihak Asing

Rabu, 21 September 2022 | 14:41 WIB

Edarkan Obat Keras, Pemuda Ini Diciduk

Selasa, 20 September 2022 | 04:17 WIB
X