• Sabtu, 10 Desember 2022

30 Ribu Warga Bulukumba Terancam Tidak Memilih

- Kamis, 5 Oktober 2017 | 20:42 WIB
WhatsApp Image 2017-10-05 at 20.38.37
WhatsApp Image 2017-10-05 at 20.38.37

Bulukumba, Beritabulukumba.com - Sebanyak 30 ribu masyarakat Bulukumba terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak maupun Pemilu, Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki e-KTP sebagai persyaratan untuk mendapatkan hak suara.

Hal tersebut diungkapan, Komisioner KPU Bulukumba, Awaluddin saat menggelar temu koordinasi bersama stakeholder dalam rangka menyambut Pilkada 2018 dan Pemilihan umum 2019, kamis, 5 Oktober di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba.

Awaluddin mengaku hingga semester pertama ini KPU menghadapi masalah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, hal tersebut tentu berefek domino kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak demokrasi mereka. 30 ribu belum melakukan perekaman, 18 ribu warga pindah domisili serta masyarakat kajang Ammatoa yang belum terdata.

"Saya harap kepada kita semua untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar sadar untuk melakukan perekaman e-KTP, agar tingkat partisipasi meningkat," ujar Awaluddin.

-
Komisi Pemilihan Umum bersama beberapa kader partai
Bulukumba melaksanakan rapat koordinasi, dalam  rangka menyambut Pilkada 2018 dan Pemilihan umum 2019, Kamis, 5 Oktber di aula kantor (KPU) Bulukumba

Sementara itu mewakili Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Disdukcapil) Bulukumba, Awaluddin Amir, mengatakan bahwa Data Dinas Kependudukan per 30 September 2017, terdapat 325.870 wajib pilih, dimana 28.851 orang atau sekitar 8,85 persen belum melakukan perekaman e-KTP.

"Iya memang masih ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP, namun ini merupakan bukan tugas Disdukcapil saja, namun semua masyarakat untuk membantu mensosialisasikan agar masyarakat memiliki hak kependudukan," ujar Staf Disdukcapil Bulukumba ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, jika proses demokrasi yang baik secara subtansi harus juga dibarengi dengan proses penyelenggaraan yang baik pula, taat pada aturan main sehingga keluarannya juga bisa lebih baik. Atas persoalan data pemilih ini tambahnya, semua pihak yang terkait harus bersinergi melakukan tindakan-tindakan preventif, supaya pelaksanaan pesta demokrasi baik itu pilkada maupun pemilu lebih berkualitas ke depannya.

“Saya mengajak semua pihak termasuk para calon dari parpol juga harus aktif mensosialisasikan bahwa satu orang satu NIK dan wajib memiliki e-KTP, bukan hanya karena harus masuk dalam daftar pemilih, namun sebagai upaya mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih baik” Ujar Tomy.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Gempa Sukabumi M 5.8 Terasa di Jakarta

Kamis, 8 Desember 2022 | 08:13 WIB

Breaking News: Gempa M6,2 Guncang Jember Jatim

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:23 WIB

Gunung Semeru Meletus, BNPB: Tak Berpotensi Tsunami

Senin, 5 Desember 2022 | 20:48 WIB

Pinjol Peneror Digerebek, Berkedok Koperasi

Senin, 5 Desember 2022 | 11:02 WIB

Korban Jiwa Gempa Cianjur Mencapai 334 Orang

Minggu, 4 Desember 2022 | 12:12 WIB

Viral, Video Vanilla vs Mango di Facebook

Sabtu, 3 Desember 2022 | 13:58 WIB

Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:46 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Ismail Bolong

Jumat, 2 Desember 2022 | 15:57 WIB

Bareskrim Periksa Istri dan Anak Ismail Bolong

Jumat, 2 Desember 2022 | 15:40 WIB

172 Obat Sirup dapat Izin Terbaru BPOM

Jumat, 2 Desember 2022 | 13:55 WIB

Cuaca Buruk, Tembok Roboh Timpa 4 Mobil di Bintaro

Jumat, 2 Desember 2022 | 13:11 WIB

Polwan Polda Metro Jaya Ikut Turun di Gempa Cianjur

Rabu, 30 November 2022 | 15:55 WIB
X