DPPKBPPPA Kampanye Cegah Pernikahan Dini Dikalangan Remaja

BERITABULUKUMBA.COM - Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Bulukumba terus melancarkan kampanye pencegahan pernikahan usia anak.

Kepala DPPKBPPPA Bulukumba, dr Wahyuni menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

"Karena anak adalah investasi yang merupakan generasi penerus bangsa," katanya, Senin, 24 Juli 2022.

Baca Juga: Bupati Andi Utta Presentasi Potensi Perikanan dan Pariwisata di Los Angeles AS

Menurut Wahyuni, tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA adalah melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kemudian memperkuat forum-forum untuk pencegahan dan edukasi bagi anak.

"Menikah usia muda pasti putus sekolah, sehingga hak pendidikan anak tidak terpenuhi," jelasnya.

Ia menerangkan, untuk kegiatan pencegahan tersebut, maka pihaknya memperkuat kelembangaan forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan memperkuat forum Pusat Pembelajaran Masyarakat (Puspaga) sebagai pusat edukasi.

Baca Juga: Pesona Tanjung Bira, Rekomendasi Wisata Paling Hits di Bulukumba

"Sosialisasi kita lakukan di sekolah dan di masyarakat dengan melibatkan Forum Anak Panrita Lopi Bulukumba," ujar mantan Kadis Kesehatan Bulukumba.

Wahyuni menyebut, setiap program dan kegiatan melibatkan anak. Bahkan mulai dari perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak, sampai pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

"Hampir semua OPD melibatkan forum anak dalam kegiatan. Kalau di OPD kami, bagaimana forum anak terlibat langsung dalam kampanye cegah pernikahan usia anak," tukasnya.

Baca Juga: Bukan Kaleng-Kaleng! Bank BRI Sudah Cetak Laba Rp24,88 Triliun

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBPPPA Bulukumba, Irmayanti Asnawi menyampaikan data jumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), selama tahun 2021 ada 43 kasus kekerasan dan 14 kasus pelecehan anak. Tahun 2022 hingga per bulan Juli, ada 23 kasus kekerasan dan 7 kasus pelecehan anak.