• Rabu, 17 Agustus 2022

Sosialisasi di Bulukumba, OJK: Waspada Penipuan Berkedok Investasi

- Selasa, 22 Maret 2022 | 18:53 WIB
Sosialisasi di Bulukumba, OJK: Waspada Penipuan Berkedok Investasi
Sosialisasi di Bulukumba, OJK: Waspada Penipuan Berkedok Investasi

"Sebagai catatan, hingga tahun 2021 lalu Satgas Waspada Investasi telah menutup 1.096 entitas yang menawarkan investasi ilegal," ungkapnya.

Adapun entitas tersebut, lanjutnya telah dicatat di investor alert portal sebagai wadah informasi bagi masyarakat untuk melakukan kroscek apabila menerima bujuk rayu pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Bupati Andi Edy Manaf yang membuka acara sosialisasi menyampaikan jika biasanya investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan.

Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang.

Di Bulukumba sendiri, tambahnya telah berkali-kali terjadi kasus investasi bodong, mulai dari Kasus Kospin tahun 90-an, sampai penipuan umrah dan haji.

Bahkan yang terakhir ada yayasan yang memungut dana dari anggota dan janjikan tunjangan bernilai jutaan bagi anggota saat program nya dilaunching.

"Terima kasih dan apresiasi kepada pihak OJK yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya melindungi warga dengan cara mengenali penipuan berkedok investasi sehingga tidak ada lagi warga yang menjadi korban penipuan," pintanya.

Pada kesempatan tersebut, dari OJK, Ferdian Ario menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi OJK serta bagaimana meningkatkan awareness terhadap penawaran investasi.

Setelah mengenal ciri-ciri investasi ilegal, Muhammad Fahrul dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memberikan pemahaman terkait bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan penipuan berkedok investasi.

Selanjutnya, Muh Hasyim dari Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan memberikan wawasan terkait penyelenggaraan kegiatan perkoperasian sehingga dapat mengidentifikasi mana koperasi yang benar-benar melakukan kegiatan perkoperasian atau hanya menggunakan nama koperasi sebagai kedok bagi menghimpun dana masyarakat secara ilegal.

Halaman:

Editor: Jabbar Bahring

Sumber: Humas Bulukumba

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Simak, Ini Alasan Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojol

Minggu, 14 Agustus 2022 | 19:18 WIB

Menag Komitmen Tegakkan Hak Asasi Manusia

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:19 WIB

Gerak Cepat, Camat Baru Andi Rusmin Benahi Kantor

Rabu, 3 Agustus 2022 | 11:53 WIB
X