Saat Open Mainnet, Ini Negara yang Melarang Cryptocurrency Pi Network

Jakarta, Beritabulukumba.com – Perdagangan aset kripto atau cryptocurrency memang menjadi salah satu tren di era digital.

Masyarakat dapat memiliki dan menyimpan kripto sebagai aset digital untuk investasi.

Saat ini kritpto seperti Bitcoin dan Etherium menjadi aset paling digemari.

Kini bermunculan aset kripto lain yang dibuat oleh komunitas atau pribadi untuk digunakan di blokchain tertentu.

Tak terkecuali kripto Pi Network yang belakangan viral dan telah digunakan oleh 47 juta orang di seluruh dunia.

Hanya saja sebagian negara di dunia memberlakukan aturan ketat terkait kripto.

Bahkan sejumlah negara masih melarang aset kripto beredar maupun dimiliki.

Kripto Pi saat ini masih belum bisa diperjualbelikan di negara manapun karena belum pada periode mainnet terbuka atau open mainnet.

Meski tahap enclosed mainnet ini pihak Pi memberikan kebebasan bertukar Pi atau barter oleh sesama anggota (pioneer).

Saat enclosed atau open mainnet, Pi Network juga mengakui beberapa negara melarang kegiatan Pi.

Pi Network dalam keterangan resminya mengatakan memiliki visi untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang inklusif dan pengalaman online, yang didorong oleh Pi cryptocurrency.

Sehingga, Pi Network menyediakan layanan komunikasi pribadi untuk semua Pionir jika diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

Pi Network otomatis menyediakan transaksi mata uang kripto untuk semua Pionir jika diizinkan (negara).

Harap diingat bahwa undang-undang dan peraturan setiao negara sering berubah karena perubahan teknologi, kebijakan, dan peristiwa politik.

Beberapa negara membuat aturan dan memberikan sanksi tegas terhadap perdagangan aset kripto seperti Korea Utara, Rusia, Iran maupun Cuba.

Informasi terkait hal ini dapat dipantau melalui situs web Office of Foreign Assets Control Regulations.