Jakarta, Beritabulukumba.com – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kadiskominfo) Bulukumba, HM Daud Kahal angkat bicara terkait dugaan SPj Fiktif.
Daud Kahal yang juga mantan Kadis Pariwisata Bulukumba tegas membantah adanya tudingan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif.
Daud menyatakan pengajuan SPj yang diduga fiktif untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan salah satu upaya untuk menyelesaikan tunggakan utang.
“Sebenarnya saya bantah jika ada yang mengatakan seperti itu (fiktif). Pengajuan itukan ada bukti-bukti pendukung diketahui PPTK dan diverifikasi,” tegasnya.
Itupun kata dia, bukan hanya utang pemeliharaan kendaraan dieranya saat ini.
Tetapi termasuk diera Rudi Ramlan menjabat sebagai Kadiskominfo Bulukumba.
“Jadi bukan hanya utang ganti oli (pemeliharaan) diera saya, termasuk diera pak Rudi Ramlan,” ungkap Daud saat memberikan klarifiksi.
Daud menerangkan jika utang pemeliharaan kendaraan yang harus dibayarkan dieranya sebanyak dua kali pemeliharaan dan 2 kali diera Rudi Ramlah.
“Jadi ganti oli, itu termasuk saya 3 kali pak Rudi 2 kali. Tapi toko bilang itu belum dibayar, termasuk mobil DD 100 H yang ada dikantor disitu meliputi perbaikan mobil,” beber Daud.
Selain pemeliharaan kendaraan, Daud mengaku adanya honor pihak ketiga sebanyak 3 orang juga belum dibayarkan sehingga dirinya mendesak untuk dibayarkan.
“Kenapa saya mendesak, karena listrik mau dibayar, pihak ketiga dan untuk media yang harus cair untuk dibayarkan,” jelasnya.
“Kalau bendahara menganggap itu fiktif, kan seleksinya di bendahara dan terakhir tertanda tangan,” tambahnya.
Sementara terkait temuan SPj yang diselip tanpa diketahui Bendahara Diskominfo, Risnawati. Daud mengaku jika itu hanya miskomunikasi ditingkat staf.
“Memang ada miskomunikasi di tingkat staf dan itu setelah melalui saya kwitansi itu. Itu ranahnya tim verifikasi, kalau tidak diverifikasi ya jangan di proses,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Bendahara Diskominfo Bulukumba, Risnawati membongkar adanya dugaan SPj fiktif yang terkesan dipaksana untuk cair oleh Daud Kahal.
Namun SPj tersebut akhirnya tidak dilanjutkan Risnawati agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari karena tidak melalui verifikasi.
Akibat batalnya diajukan SPj tersebut berdampak pada penghentian empat orang tenaga honorer. Dimana salah satu honorer Adriani yang menarik SPj tersebut.
Adriani mendapat perintah untuk mengambil berkas SPj tersebut dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulukumba karena dianggap bermasalah.
Dugaan SPj fiktif tersebut dikabarkan saat ini tengah ditangani oleh Inspektorat Bulukumba. ***
Komentar